Persyaratan

• Kartu Bimbingan
• Buku Perkembangan Bimbingan

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Bimbingan Tahap Awal
1. PK menyusun program bimbingan berdasarkan hasil profilling, assesmen resiko dan kebutuhan
2. PK menetapkan kebutuhan program intervensi/bimbingan kepribadian berdasarkan hasil assesmen resiko dan kebutuhan
3. PK menuliskan perhitungan serta waktu pelaksanaan bimbingan di buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan klien
4. Sidang TPP Untuk Rencana Bimbingan Tahap Awal
5. PK melaksanakan bimbingan pada tahap awal dilihat dari program bimbingan yang telah disetujui oleh sidang TPP
6. PK menuliskan hasil program bimbingan pada blanko atau buku perkembangan bimbingan klien di setiap kegiatan bimbingan pada tahap awal bimbingan
7. PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali.
• Bimbingan Tahap Lanjutan
1. PK melaksanakan program bimbingan tahap lanjutan sesuai dengan hasil persetujuan sidang TPP yang mendapat persetujuan dari klien untuk melaksanakan kunjungan ke tempat tinggal klien
2. PK melaksanakan bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program intervensi bimbingan tahap lanjutan
3. PK akan melanjutkan pada bimbingan kemandiriandisesuaikan dengan hasil program intervensi bimbingan yang telah dilakukan sesuai denganminat dan bakat
4. PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali
5. PK menuliskan hasil program bimbingan tahap lanjutan pada blanko bimbingan atau buku perkembangan bimbingan klien
6. PK mencoret tanggal pelaksanaan bimbingan awal yang sudah ada pada buku ekspirasi tahap awal bimbingan klien dan dilanjutkan dengan mencantumkan tanggal mulai pelaksanaan bimbingan tahap lanjutan pada buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan
• Bimbingan Tahap Akhir
1. PK mempelajari hasil evaluasi bimbingan tahap lanjutan dan melakukan penilaian kembali/reassesmen untuk membuat litmas bimbingan tahap akhir
2. PK menetapkan klasifikasi bimbingan tahap akhir
3. PK menetapkan kebutuhan program intervensi/bimbingan (bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian) terhadap klien sesuai dengan hasil klasfikasi
4. PK menuliskan hasil program bimbingan pada blanko atau buku perkembangan bimbingan klien
5. PK melaksanakan program tahap akhir sesuai dengan hasil persetujuan sidang TPP
6. PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan tahap akhir klien
7. PK mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program bimbingan tahap akhir (melalui sidang TPP)
8. PK membuat surat-surat/dokumen yang diperlukan untuk pengakhiran bimbingan
• Pembimbing Kemasyarakatan menginput data pelaksanaan pembimbingan pada aplikasi SDP Bimbingan Bapas

Jangka Waktu Penyelesaian

• Bimbingan tahap awal : 0 - ¼ masa bimbingan
• Bimbingan tahap lanjutan : ¼ - ¾ masa bimbingan
• Bimbingan tahap akhir : ¾ - selesai masa bimbingan

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Jumlah Pelaksana

• Minimal 2 Orang :
1. Petugas Bapas penerima kedatangan klien
2. Pembimbing Kemasyarakatan

Jaminan Pelayanan

• Jaminan pelayanan pemberian bimbingan kepada klien adalah : Permenkumham No.M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan Bahwa etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan adalah :
1. Menghormati harkat dan martabat klien pemasyarakatan
2. Mengayomi klien pemasyarakatan
3. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam berkepribadian
4. Bijaksana dalam bersikap

Jaminan Keamanan

• PK menjamin data-data pribadi klien

Persyaratan

• Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
• Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota
• Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Jangka Waktu Penyelesaian

• Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Jumlah Pelaksana

• Minimal 2 Orang :
1. Pembimbing kemasyarakatan dan/atau pembantu pembimbing kemasyarakatan
2. Kepala Bapas

Jaminan Pelayanan

• Permohonan pasti dilayani secara responsif dan tepat waktu

Jaminan Keamanan

• Surat izin pergi ke luar kota memberikan keamanan klien untuk bepergian

Persyaratan

• Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
• Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
• Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
• Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
• Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
• Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Jangka Waktu Penyelesaian

• Paling lama 10 hari kerja

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

• Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Jumlah Pelaksana

• Minimal 4 orang
1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas asal
2. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang dituju
3. Kepala Bapas dari Bapas asal
4. Kepala Bapas yang dituju

Jaminan Pelayanan

• Permohonan pasti dilayani secara responsif dan tepat waktu
• Pelimpahan bimbingan ditujukan untuk pembimbingan yang efektif dan efisien

Jaminan Keamanan

• Perlindungan hak pribadi klien pemasyarakatan di antaranya terkait dengan kerahasiaan kondisi rumah tangga, kesehatan dan keamanan klien pemasyarakatan serta program pembimbingannya.
• Pelimpahan bimbingan dilakukan berdasarkan asesmen dari aspek resiko pengulangan pidana

Persyaratan

• Surat Permohonan Klien Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pergi keluar negeri untuk kepentingan kemanusiaan (menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan) atau menjalankan syariat agama, dengan mencantumkan
• Alasan bepergian
• Alamat selama di luarnegeri
• Waktu yang direncanakan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ketanah air.
• Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
• Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
• Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal
• Surat rekomendasi izin keluar negeri dan Jaksa Agung
• Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan.
• Klien yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilarang bepergian ke luar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri.
• Izin diberikan untuk kepentingan kemanusiaan yang meliputi :
  1. menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan; atau
  2. menjalankan syariat agama
• Izin ke luar negeri juga dapat diberikan kepada Klien Anak untuk kepentingan :
  1. mengikuti pendidikan; dan/atau
  2. mengikuti kegiatan pengembangan minat, bakat, dan seni
• Dalam hal izin berpergian ke luar negeri diberikan untuk kedua kali dan seterusnya dalam kepentingan yang sama, pemberian izin bepergian ke luar negeri diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan
• Izin ke luar negeri diberikan berdasarkn permohonan yang paling sedikit memuat :
  1. alasan bepergian
  2. alamat selama berada di luar negeri; dan
  3. waktu yang diperlukan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ke tanah air
• Permohonan melampirkan :
  1. surat pernyataan dari Klien tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  2. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
     1. Klien tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
     2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Klien;
  3. surat rekomendasi dari pihak sekolah atau instansi terkait, atau permohonan dari orang tua/wali untuk kepentingan pendidikan dan/atau mengikuti pengembangan minat, bakat dan seni, jika permohonan diajukan oleh Klien Anak;
  4. surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan;
  5. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan
  6. surat rekomendasi izin ke luar negeri dari Kejaksaan Negeri setempat
• Jika Klien telah melaksanakan izin ke luar negeri, Kepala Bapas wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Klien kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Klien/kuasa hukum/keluarga mengajukan permohonan untuk pergi keluar negeri kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
• Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar negeri
• Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi keluar negeri
• Klien menerima surat izin pergi keluar kota/ luar negeri melalui Pembimbing Kemasyarakatan
• Pemberian izin ke luar negeri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
• Klien mengajukan permohonan izin ke luar negeri kepada Kepala Bapas dilengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pemberian izin ke luar negeri
• Dokumen selanjutnya diverifikasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk diusulkan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan Bapas
• TPP Bapas merekomendasikan usulan pemberian izin ke luar negeri bagi Klien kepada Kepala Bapas yang telah memenuhi syarat.
• Jika Kepala Bapas menyetujui usulan pemberian izin ke luar negeri, Kepala Bapas memintakan :
  1. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
  2. surat rekomendasi izin ke luar negeri dari Kejaksaan Negeri setempat
• Jika dokumen sudah lengkap, Kepala Bapas menyampaikan usulan pemberian izin ke luar negeri kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
• Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
• Jika perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian izin ke luar negeri, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian izin ke luar Negeri kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
• Hasil perbaikan disampaikan kembali oleh Kepala Bapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
• Jika Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian izin ke luar negeri, Direktur Jenderal mengirimkan usul pemberian izin ke luar negeri kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
• Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat izin ke luar negeri yang selanjutnya dicetak di Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri

Jangka Waktu Penyelesaian

• Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas
• Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas
• Kepala Bapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian izin ke luar negeri diterima.
• Menteri dapat memberikan izin bepergian ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

• Surat Ijin dari Menteri Hukum dan HAM untuk klien pemasyarakatan yang bepergian ke Luar Negeri

Jumlah Pelaksana

• Minimal 6 orang:
1. Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan
4. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
6. Menteri Hukum dan HAM

Jaminan Pelayanan

• Permohonan pasti dilayani secara responsif dan tepat waktu

Jaminan Keamanan

• Surat izin menteri tentang izin pergi ke luar negeri memberikan keamanan klien untuk bepergian sesuai dengan peruntukannya

Persyaratan

• Anak yang berkonflik dengan hukum

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Pendampingan Tahap Pra Ajudikasi
  1. Pendampingan untuk Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan
     1. PK menyampaikan dan menjelaskan hasil Litmas
     2. PK terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan
     3. PK menandatangani dan menerima Berita acara dan hasil kesepakatan dari penyidik
     4. PK menerima salinan surat penetapan Pendampingan dalam pengambilan keputusan dari Ketua Pengadilan
  2. Pendampingan dalam upaya Diversi di Kepolisian/Kejaksaan/ Pengadilan
     1. PK memberikan penguatan pada Anak dan orang tua dalam rangka persiapan pelaksanaan diversi
     2. PK menyampaikan hasil rekomendasi Litmas
     3. PK terlibat secara aktif dalam musyawarah dan duduk di samping Anak pada setiap musyawarah
     4. PK bersama para pihak terkait menandatangani kesepakatan (jika tercapai kesepakatan)
     5. PK menandatangani Berita acara diversi
     6. PK menerima surat kesepakatan dan berita acara diversi
     7. PK menerima salinan surat penetapan dari pengadilan (maksimal 9 hari kerja setelah kesepakatan)
  3. Pendampingan di Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Awal
     1. PK meminta berkas Anak dan memastikan identitasnya
     2. PK memastikan suasana pemeriksaan nyaman bagi Anak (pendamping terbatas)
     3. PK memberikan penguatan mental dan menjelaskan hak dan kewajiban Anak
  4. Pendampingan Pemeriksaan Anak di Kejaksaan Pada Saat Pelimpahan Berkas Dari Kepolisian
     1. PK memberikan penguatan mental pada Anak dan orang tua/wali dan kesiapan pemeriksaaan
     2. PK menyaksikan serah terima berkas dan Anak kepada jaksa
     3. PK menyampaikan dan menjelaskan kepada Jaksa tentang kondisi Anak
     4. PK menandatangani berita acara pelimpahan (koordinasi dengan pihak kejaksaan)
     5. PK, Polisi, dan Jaksa menandatangani berita acara Pendampingan
  5. Pendampingan Mediasi dalam Upaya Diversi
     1. PK bertemu dengan Anak dan orangtua/wali untuk memberikan penguatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Mediasi
     2. PK bertemu dengan korban dan orangtua/wali korban, tokoh masyarakat, Anak dan orangtua/wali, pekerja sosial, dan atau Penyidik
     3. PK terlibat secara aktif dan duduk di samping Anak pada setiap musyawarah
     4. PK bersama para pihak terkait menandatangani kesepakatan
  6. Pendampingan Hasil Kesepakatan Diversi
     1. PK bersama Polisi/Jaksa/Hakim melaksanakan eksekusi sesuai dengan Penetapan Pengadilan
  7. Pendampingan Mediasi
     1. PK memberikan penguatan kepada Anak dan orang tua/wali
     2. PK bertemu dengan korban dan orangtua/wali korban, tokoh masyarakat, Anak dan orangtua/wali, pekerja sosial, dan atau Penyidik
     3. PK terlibat secara aktif dan duduk di samping Anak pada setiap musyawarah
     4. PK bersama para pihak terkait menandatangani kesepakatan guna bahan pertimbangan dalam persidangan
• Pendampingan Tahap Adjudikasi
  1. PK membacakan hasil Litmas sesuai dengan tata cara persidangan
  2. PK terlibat secara aktif dalam pelaksanaan persidangan
• Pendampingan Tahap Post Adjudikasi
  1. Pendampingan pelaksanaan putusan
  2. PK mendampingi Jaksa melakukan eksekusi sesuai dengan Putusan Pengadilan
  3. Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
  4. PK berkoordinasi dengan orangtua/wali, aparat pimpinan lembaga dan Aparat Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan hasil rekomendasi sidang TPP
  5. PK mendampingi dan mengawasi proses pemehuhan hak Anak

Jangka Waktu Penyelesaian

• Pendampingan pada saat pengambilan keputusan Anak usia dibawah 12 tahun : 7 hari sejak rakor 3 pihak dalam rangka pengambilan keputusan dilaksanakan
• Pendampingan dalam upaya Diversi di Kepolisian/Kejaksaan/ Pengadilan : maksimal 30 hari
• Pendampingan pada saat pemeriksaan awal di Kepolisian : 1 x 24 jam
• Pendampingan pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan dari kepolisian: 1 hari
• Pendampingan Hasil Kesepakatan Diversi : sesuai kesepakatan
• Pendampingan di persidangan : sejak dimulainya persidangan hingga hakim memberikan putusan
• Pendampingan pelaksanaan putusan : 1 hari
• Pendampingan Pemenuhan Hak Anak : sesuai kebutuhan

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

• Fasilitasi proses diversi

Jumlah Pelaksana

• 1 (satu) orang petugas PK per klien per kasus pada setiap tahapan proses pendampingan

Jaminan Pelayanan

• Setiap Anak yang membutuhkan diversi/mediasi akan difasilitasi pendampingan

Jaminan Keamanan

• Memastikan Anak menjalani proses diversi dengan aman

Persyaratan

• Surat Rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
• Berkas Anak

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Kepala Seksi/Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis.
• Kasi/Kasubsi memerintahkan kepeda konselor untuk melaksanakan konseling.
• Konselor melakukan konseling kepada anak.
• Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi.

Jangka Waktu Penyelesaian

• Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling anak adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak.

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

• Jasa pelayanan konseling

Jumlah Pelaksana

• Minimal 1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan

• Permohonan pasti dilayani secara responsif dan tepat waktu

Jaminan Keamanan

• Jaminan terhadap kerahasiaan data dan masalah anak.

Persyaratan

• Kartu Bimbingan
• Buku Perkembangan Bimbingan

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Bimbingan Tahap Awal
1. PK menyusun program bimbingan berdasarkan hasil profilling, assesmen resiko dan kebutuhan
2. PK menetapkan kebutuhan program intervensi/bimbingan kepribadian berdasarkan hasil assesmen resiko dan kebutuhan
3. PK menuliskan perhitungan serta waktu pelaksanaan bimbingan di buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan klien
4. Sidang TPP Untuk Rencana Bimbingan Tahap Awal
5. PK melaksanakan bimbingan pada tahap awal dilihat dari program bimbingan yang telah disetujui oleh sidang TPP
6. PK menuliskan hasil program bimbingan pada blanko atau buku perkembangan bimbingan klien di setiap kegiatan bimbingan pada tahap awal bimbingan
7. PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali.
• Bimbingan Tahap Lanjutan
1. PK melaksanakan program bimbingan tahap lanjutan sesuai dengan hasil persetujuan sidang TPP yang mendapat persetujuan dari klien untuk melaksanakan kunjungan ke tempat tinggal klien
2. PK melaksanakan bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program intervensi bimbingan tahap lanjutan
3. PK akan melanjutkan pada bimbingan kemandiriandisesuaikan dengan hasil program intervensi bimbingan yang telah dilakukan sesuai denganminat dan bakat
4. PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali
5. PK menuliskan hasil program bimbingan tahap lanjutan pada blanko bimbingan atau buku perkembangan bimbingan klien
6. PK mencoret tanggal pelaksanaan bimbingan awal yang sudah ada pada buku ekspirasi tahap awal bimbingan klien dan dilanjutkan dengan mencantumkan tanggal mulai pelaksanaan bimbingan tahap lanjutan pada buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan
• Bimbingan Tahap Akhir
1. PK mempelajari hasil evaluasi bimbingan tahap lanjutan dan melakukan penilaian kembali/reassesmen untuk membuat litmas bimbingan tahap akhir
2. PK menetapkan klasifikasi bimbingan tahap akhir
3. PK menetapkan kebutuhan program intervensi/bimbingan (bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian) terhadap klien sesuai dengan hasil klasfikasi
4. PK menuliskan hasil program bimbingan pada blanko atau buku perkembangan bimbingan klien
5. PK melaksanakan program tahap akhir sesuai dengan hasil persetujuan sidang TPP
6. PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan tahap akhir klien
7. PK mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program bimbingan tahap akhir (melalui sidang TPP)
8. PK membuat surat-surat/dokumen yang diperlukan untuk pengakhiran bimbingan
• Pembimbing Kemasyarakatan menginput data pelaksanaan pembimbingan pada aplikasi SDP Bimbingan Bapas

Jangka Waktu Penyelesaian

• Bimbingan tahap awal : 0 - ¼ masa bimbingan
• Bimbingan tahap lanjutan : ¼ - ¾ masa bimbingan
• Bimbingan tahap akhir : ¾ - selesai masa bimbingan

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Jumlah Pelaksana

• Minimal 2 Orang :
1. Petugas Bapas penerima kedatangan klien
2. Pembimbing Kemasyarakatan

Jaminan Pelayanan

• Jaminan pelayanan pemberian bimbingan kepada klien adalah : Permenkumham No.M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan Bahwa etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan adalah :
1. Menghormati harkat dan martabat klien pemasyarakatan
2. Mengayomi klien pemasyarakatan
3. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam berkepribadian
4. Bijaksana dalam bersikap

Jaminan Keamanan

• PK menjamin data-data pribadi klien

Persyaratan

• Setiap Anak yang menjalani proses hukum

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Penerimaann
  1. Petugas Layanan Informasi menerima permintaan Litmas dari Kepolisian/ LPAS /LPKA/ Bapas Lain / Pihak lainnya
  2. Tata Usaha Bapas mencatat surat permintaan yang masuk, melampirkan lembar disposisi pada surat permintaan dan disampaikan ke Kepala Bapas
  3. Tata Usaha Bapas mendistribusikan surat yang telah didisposisi Kepala Bapas kepada Kepala Seksi (Kasi)/ Kepala Sub Seksi (Kasubsi) sesuai dengan isi disposisi
  4. Petugas Registrasi mencatat surat permintaan yang telah didisposisi oleh Kepala Bapas dalam buku register
  5. Kepala Seksi (Kasi)/ Kepala Sub Seksi (Kasubsi)/ Pejabat berwenang lainnya menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas
  6. Tata Usaha Bapas membuat surat tugas pelaksanaan Litmas; dan
  7. PK menerima surat tugas pelaksanaan Litmas.
• Persiapan
  1. Mempelajari dokumen permohonan Litmas
  2. PK mempersiapkan surat tugas untuk dibawa pada saat pelaksanaan
  3. PK mempersiapkan instrumen litmas
  4. PK mempersiapkan blangko surat pernyataan yang dibutuhkan
  5. Khusus untuk litmas dalam rangka pelayanan di LPAS dan pembinaan di LPKA, PK mempersiapkan laporan Litmas klien sebelumnya
  6. PK berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan (diwawancarai) dalam proses litmas; dan
  7. Mengisi checklist persiapan (terlampir berbentuk map kantong)
• Pengumpulan data dan info
  1. PK melakukan wawancara dengan klien
  2. PK melakukan wawancara dengan orang tua/ wali klien
  3. PK melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat
  4. PK melakukan wawancara dengan pemerintah setempat
  5. PK melakukan wawancara dengan pihak lain yang mendukung data dan informasi yang dibutuhkan (korban, orang tua/ wali korban, sekolah, saksi, petugas poliklinik terkait narkoba, HIV/AIDS, TB, dan penyakit menular lainnya, petugas pelayanan/ pembinaan dan pengasuh (wali))
  6. PK melakukan observasi ke tempat-tempat yang mendukung data dan informasi yang dibutuhkan
  7. PK melakukan pengumpulan dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan Litmas
  8. PK menyimpan semua berkas dan data dukung dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik
  9. PK mengisi form checklist penggalian data/informasi
• Pengolahan data dan info
  1. PK menelaah data dan informasi yang telah dipilah dan diteliti berdasarkan relevansi permasalahan
  2. PK melakukan analisa
  3. PK mengambil kesimpulan yang relevan dengan hasil analisa
  4. PK menentukan rekomendasi yang relevan dengan hasil kesimpulan
  5. PK membuat draft laporan Litmas
  6. PK melampirkan semua dokumen pendukung; dan
  7. PK mendaftarkan dan menyerahkan draft laporan litmas ke sekretaris TPP.
• Sidang TPP
  1. Persiapan
     1. Sekretaris TPP menerima dan mencatat laporan Litmas yang akan disidangkan
     2. Sekretaris TPP Membuat jadwal pelaksanaan sidang TPP
     3. Sekretaris TPP Membuat dan mendistribusikan undangan sidang TPP
  2. Pelaksanaan Sidang TPP
     1. Pelaksanaan sidang TPP
     2. PK mencatat tanggapan/ masukan dari peserta sidang TPP (form catatan diketahui ketua sidang)
     3. Sekretaris TPP membuat notulensi hasil pelaksanaan sidang
     4. Rekomendasi sidang untuk diajukan ke Kabapas
     5. Sekretaris TPP mengarsipkan hasil sidang TPP
  3. Pelaporan dan Pengarsipan
     1. PK melakukan revisi draf laporan litmas dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP
     2. PK memeriksa ulang hasil pengetikan
     3. PK menandatangani laporan litmas
     4. PK menyampaikan hasil laporan Litmas untuk dilegalisasi oleh Kepala Bapas atau pejabat yang berwenang
     5. PK menyerahkan laporan hasil litmas untuk digandakan dan didistribusikan; dan
     6. PK mengarsipkan fotokopi Litmas untuk diarsipkan.
     7. Dalam hal orang tua / penjamin bertempat tinggal di luar wilayah Bapas, maka Bapas mengirimkan laporan Litmas kepada Bapas di wilayah tempat tinggal orang tua / penjamin untuk ditindaklanjuti.
     8. Dalam hal permintaan litmas berasal dari Bapas Lain, Bapas mengirimkan laporan Litmas kepada instansi LPAS/LPKA/Kepolisian

Jangka Waktu Penyelesaian

• Litmas Pembinaan Di LPKA : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas Saksi dan/atau Korban : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas Asimilasi Pihak Ke-3 : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas Cuti Mengunjungi Keluarga : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas Asimilasi Non-Pihak Ke-3 : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas PB : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas CB : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas CMB : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas Mutasi/ Pindah : 7 hari kerja sejak permintaan diterima
• Litmas Pembimbingan Tahap Awal : 7 hari kerja sejak klien diterima Bapas

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

• Laporan Hasil Litmas

Jumlah Pelaksana

• 1 (satu) orang petugas Pembimbing Kemasyarakatan

Jaminan Pelayanan

• Setiap permohonan pasti dilayani secara professional

Jaminan Keamanan

• Prinsip kerahasiaan atas diri klien dipastikan untuk ditegakan / dilaksanakan.

Persyaratan

• Permohonan dari pihak terkait (Lapas / Rutan )
• Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas.

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Kepala Lapas / Rutan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
• Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas.
• PK melaksanakan litmas
• Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
• PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
• Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Jangka Waktu Penyelesaian

• Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

• Laporan Hasil Litmas

Jumlah Pelaksana

• 1 (satu) orang petugas Pembimbing Kemasyarakatan

Jaminan Pelayanan

• Permohonan pasti dilayani secara responsif dan tepat waktu
• Pelimpahan bimbingan ditujukan untuk pembimbingan yang efektif dan efisien

Jaminan Keamanan

• Perlindungan hak pribadi klien pemasyarakatan di antaranya terkait dengan kerahasiaan kondisi rumah tangga, kesehatan dan keamanan klien pemasyarakatan serta program pembimbingannya.
• Pelimpahan bimbingan dilakukan berdasarkan asesmen dari aspek resiko pengulangan pidana

Persyaratan

• Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
• Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan berdasarkan :
  1. syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
  2. syarat khusus, yang terdiri atas :
     1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat
     2. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
     3. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
     4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas

Sistem, Mekanisme, Prosedur

• Masyarakat/Instansi mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
• Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
• Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
• Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang
• Petugas pemasyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan
• Hasil pemeriksaan disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas.
• Tim pengamat pemasyarakatan Bapas melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas.
• Jika Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan, Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
• Kepala Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kantor wilayah dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan
• Jika perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pencabutan keputusan, Direktur Jenderal mengembalikan usul pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
• Jika Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan keputusan.
• Keputusan pencabutan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
• Keputusan pencabutan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.
• Kepala Bapas wajib mengembalikan Klien yang dikenakan pencabutan ke dalam Lapas atau Rutan setempat.
• Upaya mengembalikan Klien dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum, maka :
  1. untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi; dan
  2. untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan
  3. selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
• Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat khusus, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
  2. untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; danc.selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
• Klien anak yang dicabut Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. selama berada dalam bimbingan Bapas tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan; dan/atau
  2. selama menjalani masa pidana/ pendidikan tetap diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jangka Waktu Penyelesaian

• Pemeriksaan terhadap klien yang diusulkan pencabutan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari
• Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari atas usulan pencabutan keputusan sejak usulan diterima.
• Kepala Bapas melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima

Biaya/ Tarif

• Tidak ada biaya/ tarif

Produk Pelayanan

• SK Pencabutan

Jumlah Pelaksana

• 1 (satu) orang petugas Pembimbing Kemasyarakatan

Jaminan Pelayanan

• Permohonan pasti dilayani secara responsif dan tepat waktu

Jaminan Keamanan

• Prinsip kerahasiaan atas diri klien dipastikan untuk ditegakan / dilaksanakan.